• Aliansi Zero Waste Indonesia

Mencegah Lobi-lobi Solusi Palsu Pelaku Industri Bioplastik di Jakarta

Jakarta, 31 Agustus 2020 - Kantong berbahan dasar tanaman pangan sebagai pengganti

kantong plastik sekali pakai merupakan solusi palsu. Kantong ini digadang-gadang bisa masuk

dalam kategori Kantong Belanja Ramah Lingkungan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI

Jakarta No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat yang baru berjalan

selama dua bulan. [1] Padahal bioplastik bukanlah jawaban untuk mengurai krisis sampah

plastik.


“Pergub DKI No.142/2019 menjadi salah satu pendorong bagi perubahan gaya hidup

masyarakat ke arah minim sampah. Oleh sebab itu, penerapan aturan ini harus dikawal betul,

jangan sampai ada lobi-lobi dari pihak industri untuk mengubahnya,” ujar Tubagus Soleh

Ahmadi, Direktur Eksekutif Daerah Walhi DKI Jakarta. Bila pihak industri diberikan peluang,

maka krisis sampah plastik tidak akan pernah terurai. Diperkirakan pada tahun 2050, akan ada

12 miliar ton sampah plastik di lingkungan. [2] Indonesia pun telah mencanangkan bebas

sampah plastik pada 2040. [3]




Muharram Atha Rasyadi, Jurukampanye Urban Greenpeace Indonesia menyebutkan, kantong berbahan dasar tanaman pangan berpeluang mengancam ketahanan pangan dan mendorong pembukaan lahan, serta meningkatkan emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian. Pasalnya tren produksi kantong bioplastik terus naik. Berdasarkan data European Bioplastics, kapasitas produksi global bioplastik sudah mencapai 2 juta ton pada 2017, dan angkanya terus meningkat.


Kantong ini pun bukan berarti bisa terurai dengan mudah. Menurut UNEP, meskipun disebut

biodegradable , proses terurainya bioplastik membutuhkan tingkat kelembaban dan panas

tertentu sehingga memungkinkan bagi mikroorganisme untuk mengurainya. [4] “Trik kotor

produsen harus dicegah agar kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan krisis sampah

plastik bisa terus dilakukan secara konsisten. Bahkan seharusnya kebijakan pelarangan

kantong plastik sekali pakai berlaku secara nasional,” ujar Atha.


Sejumlah regulasi yang sudah bergulir menjadi langkah strategis untuk menekan volume

sampah plastik. Apalagi daya tampung banyak Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sudah

melebihi kapasitasnya. Peraturan lainnya yang juga harus dikawal adalah Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah

oleh Produsen. Lewat peraturan ini, produsen dituntut bertanggung jawab terhadap sampah

kemasannya. “Tanggung jawab produsen ini seringkali luput untuk dituntut. Padahal produsen

adalah kunci penting dalam menyelesaikan timbulan sampah plastik yang jumlahnya terus

meningkat,” tegas Fajri Fadhillah, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan ICEL .


“Jakarta mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai kalangan nasional dan global karena telah

menerapkan kebijakan pelarangan kantong plastik. Masyarakat Jakarta sudah antusias

menyambut regulasi ini dan faktanya mereka sudah mulai terbiasa membawa tas belanja

sendiri, jadi jangan sampai sesuatu yang mulai berhasil malah dikendorkan dengan memperbolehkan alternatif yang sekali pakai juga,” kata Nindhita Proboretno, Co-Coordinator Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) [5]. Jakarta merupakan ibukota negara kedua di Asia Tenggara yang telah menerapkan pelarangan kantong plastik. Di Indonesia, Jakarta juga bergabung bersama kota/kabupaten/provinsi seperti Banjarmasin, Balikpapan, Bogor dan Bali yang telah terbukti sukses menjalankan kebijakan pengurangan kantong plastik.


Catatan:

[1] Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019, mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

[2] https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/3853/laporan-greenpeace-terbaru-perusahaan-multinasional-menjalankan-solusi-palsu/

[3] Target tercantum dalam Insight Report: Radically Reducing Plastic Pollution in Indonesia: A

Multistakeholder Action Plan - National Plastic Action Partnership.

[4] UNEP (2015) Biodegradable Plastics and Marine Litter. Misconceptions, concerns and

impacts on marine environments. United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi.

[5] Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) beranggotakan 9 organisasi yang terdiri dari YPBB,

GIDKP, Nexus3 Foundation, PPLH Bali, ECOTON, ICEL, Nol Sampah, Greenpeace Indonesia

dan Walhi .


Kontak media:

Tubagus Soleh Ahmadi, Direktur Eksekutif Daerah Walhi DKI Jakarta,

tubagus.walhijakarta@gmail.com, telp 0856-9327-7933

Fajri Fadhillah, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ICEL,

fajri@icel.or.id, telp 0812-8317-4014

Nindhita Proboretno, Co-Coordinator AZWI, nindhita@aliansizerowaste.id, telp 0818-0832-2339

Muharram Atha Rasyadi, Jurukampanye Urban Greenpeace Indonesia,

muharram.atha.rasyadi@greenpeace.org, telp 0811-1714-083

Ester Meryana, Jurukampanye Media Greenpeace Indonesia, emeryana@greenpeace.org, telp

0811-1924-090

AZWI Indonesia

Anggota

Berita Terbaru

Temukan Kami 

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Basic Square
  • Instagram Social Icon
  • YouTube

© 2016-2020 Aliansi Zero Waste Indonesia Re-Desain By AraDev